Sekjen Gerindra Minta Peraturan Larangan Jual Minyak Goreng Curah Dicabut

Swarapita.com, Jakarta – Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meminta agar minyak goreng curah bisa dijual bebas. Untuk diketahui, mulai 1 Januari 2022, peredaran minyak goreng curah akan dilarang di pasaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendag RI Nomor 36 tahun 2020 yang menimbulkan keresahan bagi konsumen minyak goreng curah belakangan ini.

Menurut Muzani, larangan penjualan minyak goreng curah akan memberatkan rumah tangga pas-pasan, pedagang kecil, dan sektor UMKM. Pasalnya, pedagang gorengan, warteg, warung padang, pecel ayam pecel lele, dan sektor ekonomi kerakyatan lainnya masih merupakan pengguna minyak goreng curah sebagai basis produksinya.

“Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19,” tutur Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Jumat (26/11/2021).

Wakil Ketua MPR RI ini menguraikan, larangan penjualan minyak goreng curah akan menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, karena minyak goreng curah telah menjadi komoditas utama yang digunakan oleh para pelaku UMKM, termasuk rumah tangga.

Pelarangan itu akan menyebabkan beban produksi akan meningkat, akibat pengalihan pemakaian minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan yang harganya lebih mahal berkisar Rp 5.000 per liter yang tentu saja mengurangi daya beli masyarakat.

“Sektor usaha yang menggunakan minyak goreng curah sebagai basis produksinya, seperti goreng-gorengan yang tersaji di banyak warung dan tukang gorengan akan menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Hal itu akan mempengaruhi daya saing di pasar. Demikian juga biaya rumah tangga yang ekonominya pas-pasan, sehingga itu akan memberatkan daya beli mereka,” urai Muzani.

Muzani menilai, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, termasuk, peningkatan UMKM kita sebagai jaring pengaman perekonomian nasional. Sehingga, alasan larangan peredaran minyak goreng curah dianggap mengada-ngada.

“Ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memberdayakan dan memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di satu sisi ada political will, tapi di sisi lain ada kebijakan yang justru membebani biaya dan beban baru bagi UMKM, seperti ‘Yoyo’. Kebijakan ini kadang ditarik ke atas, kadang dilepas ke bawah. Maka, Partai Gerindra meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan ini ditinjau ulang atau dicabut,” pungkasnya.Sekjen

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Oke Nurwan menyampaikan, pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng curah ke pasar per tanggal 1 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di komoditas minyak goreng.