Swarapita.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum ikut menginvestigasi kasus keracunan massal siswa di sejumlah daerah usai menyantap makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut dianggap perlu untuk memastikan apakah kasus keracunan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam proses penyajian makanan, atau justru ada dugaan kesengajaan.
“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” ujar Dasco, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (25/9/2025). Dasco juga mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk serius menyikapi kasus keracunan massal yang marak terjadi.
Dia pun mengimbau semua pihak memberikan kesempatan bagi BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. “Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius,” kata Dasco.
“Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” sambung dia. Dasco menambahkan bahwa DPR melalui Komisi IX juga akan mengawal dan mengawasi evaluasi MBG yang dijalankan oleh BGN, termasuk memberikan masukan serta saran.
“Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan,” pungkas dia.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Januari hingga 22 September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG. Dari data tersebut, kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa. BGN membagi 4.711 kasus tersebut ke tiga wilayah, yakni Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III meliputi 824 kasus. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang membuka opsi memperkarakan SPPG atau dapur MBG yang terbukti lalai dalam menyajikan menu MBG sehingga mengakibatkan keracunan. “Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik, Kamis (25/9/2025).
MBG tak dihentikan Kepastian program MBG tetap akan berjalan disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. “Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ujar Cak Imin, saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Menurut dia, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan.
Hal senada disampaikan Wamensesneg Juri Ardiantoro.
Menurut dia, tak perlu ada penghentian total program MBG. “Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ucap Juri, di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu.