Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Swarapita.com – Sebaiknya kita membuat jarak dalam menilai kebijakan yang ditetapkan di sebuah negara .
Karena sulit jika ukuran bernegara dibuat general.
Hanya masalah keadilan yang sama sama menjadi tuntutan manusia, hanya itu yang semua manusia membutuhkannya karena itu Allah SWT sudah mengajarkan kita melalui bbrp ayat.
Yang baik buat mereka belum tentu baik buat kita terbukti Indonesia
Tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia merangkum pengalaman memerdekakan negeri ini dan merumuskan cita cita kemerdekaan kemudian
langkah mencapainya menjadi konstitusi kita,
UUD 1945.
Muncul kegenitan sebagian tokoh untuk mengubah konstitusi padahal jika merenung sabar mempelajari kelemahan pengelolaan negeri dari di jaman orla terutama orba
konstitusi kita cuma perlu diperbaiki adlh masa jabatan pemimpin maksimal 2 periode titik.
Terpengaruh demokrasi ala Barat,
Pemilu Langsung
tanpa berpikir perbedaan karakteristik masyarakat
yang dibangun dari kerajaan senusantara,
yg terbiasa dengan raja sebagai panutan,
bagaimana bisa mencontoh bangsa yang lahir dari para pendatang
sehingga dasarnya sudah, sangat terbuka, bisa survive dengan merebut, sementara kita terbiasa saling membantu.
Mereka menyebar cara mereka bernegara dan mengelola negara dan sebagian kita pun genit
ikutan dan apa yang terjadi sekarang?
kita kebingungan sendiri .
Mari merenung
bagaimana bisa Jokowi tiba tiba dari walikota di Jawa menjadi Gubernur di Ibukota republik lalu lompat jadi presiden ?
Seharusnya kejadian tersebut menyadarkan kita bahwa tidak semua yang kita anggap maju di tempat lain bibitnya di tumbuhkan ditempat lain sama hasilnya .
Fenomena Jokowi harus diakui bahwa itu bukan peristiwa normal.
Bagaimana mungkin bisa terjadi kalau bukan by design? oleh siapa ?
bisa kepentingan kelompok tertentu, bisa asing ?
Pemilu Langsung . Bayangkan,
kalau mengumpulkan janji Jokowi Pemilu pertama dan realisasinya ibarat anak sekolah rapor lebih banyak merahnya tetapi mengapa bisa naik kelas, terpilih lagi ? normalkah itu ? tidak .
Seharusnya yang kita bahas siang malam adalah sistim pemilu, akar masalahnya bukan akibatnya ?
Karena semua ini sudah terjadi kita harusnya marah bukan marah kepada Jokowi ,,
tetapi marah kepada sistim.
Jokowi berjalan melalui jalan yang sudah disiapkan.
Walau semua kita harus mengakui bahwa menjelang memasuki periode kedua betul betul masyarakat kita sudah terbelah.
Bersyukur kita bahwa lawan jokowi adalah Prabowo, jenderal TNI , yang basicnya cinta NKRI, bukan tokoh yang ambisi kekuasaan.
Ketika demo pelajar dan mahasiswa menolak hasil Pemilu 12-13 Mei 2019
kemudian oknum aparat pemerintah membantai bbrp pendemo
secara keji , datanya cukup banyak.
Kalau saja Prabowo memilih melawan dan meminta masyarakat melawan terus, yang sebagian besar masih emosi karena merasa menang.
Adapun bukti tsb diajukan ke MK tetapi ditolak.
negeri ini bisa chaos. dan jangan lupa PS salah satu tokoh yang punya dana sendiri dapat menggerakkan demo jika itu adalah pilihan.
Negara pemberi pinjaman tidak lagi mau mengucurkan dana jika tidak rekonsiliasi .
Itu alasan Jokowi meminta PS bergabung.
Pilihan yang tidak mudah bagi PS, sampai Ibu Titiek Soeharto beberapa kali diyakinkan, bisa ditanya ke LBP berapa kali menghubungi Bu Titiek? Terakhir kalimat ; jika PS tidak bersedia bergabung berarti PS membiarkan bangsa ini terbelah .
Bukan hal yang mudah bagi PS, bergabung bukan hadiah seperti di persepsi sebagian orang?
PS bergabung adalah beban berat.
Dari sisi pendukung 02 PS dinilai berhianat, dari sebagian pendukung 01 menilai seakan PS bisa dibeli dengan jabatan .
Bagi PS bergabung adalah pengorbanan seorang prajurit sejati .
PS Bismillah demi NKRI ikut bergabung.
PS tentu berharap ada pemahaman bahwa mendirikan dan merawat partai sejak 2008, memerlukan
pengorbanan moril dan materil yg cukup besar , tetapi itu semua demi sebuah cita cita untuk memajukan NKRI
karena itu keterbelahan seharusnya tidak perlu berlanjut, yang baik dari pemerintahan ini harus diakui dan yang perlu di kritisi harus tetap dikritisi .
Dari peristiwa diatas seharusnya sebagian kita di republik ini berpikir mengapa bisa terjadi ?
akar masalahnya dimana ?
Pemilu langsung tidak tepat untuk RI tercinta Mari berjuang mengembalikan UUD 1945.
