Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Swarapita.com – Jakarta, Beberapa hari belakangan ini publik ramai membicarakan kondisi maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang tercatat memiliki hutang sebesar 4,9 miliar dolar AS atau setara Rp 70 triliun yang terus membengkak sekitar Rp 1 triliun setiap bulan karena terus menunda pembayaran kepada pemasok (lessor) tak pelak menimbulkan isu opsi tak sedap dari kementerian BUMN untuk mempailitkan Garuda dan rute penerbangan domestik akan diambil oleh Pelita Air Service.
Sebelum menelisik lebih jauh, mungkin Sebagian orang masih ingat apa yang dikhawatirkan Prabowo Subianto saat melihat data yang dikutip dari Bloomberg bahwa sebuah maskapai Jepang, yaitu All Nippon Airways, baru bisa untung jika keterisian kursi minimal 60 persen.
“Untuk Garuda [Indonesia] dari Bloomberg, itu baru untuk untung kalau penumpangnya 120 persen. Berarti tidak bisa untung-untung kalau begitu terus pengelolaannya,” katanya di Hotel Sultan, Jakarta, pada bulan April 2019.
Sementara saat itu laporan keuangan Garuda mencatakan keuntungan sebesar US$809,84 ribu pada 2018 setelah mengalami kerugian US$216,58 juta pada 2017. Keuntungan yang dicatat berasal dari kenaikan penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal serta serta dari lantai bursa dimana emiten dengan kode GIIA itu sedang dalam tren positif.
Sebagian besar publik saat itu tidak mencermati semangat untuk bekerja lebih baik yang disampaikan Prabowo Subianto saat itu: “berarti tidak bisa untung-untung kalau begitu terus pengelolaanya.”
Seolah meng-amini apa yang disampaikan oleh Prabowo, dua bulan kemudian atau pada bulan Juni 2019 muncul kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia yang tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian
Awal mula beredarnya kabar tak sedap Opsi penyelamatan Garuda yang telah berkali-kali digugat oleh lessor (penyewa pesawat) karena dinilai belum sepenuhnya menjalani kewajibannya atau dugaan wanprestasi.
Empat opsi penanganan Garuda Indonesia yang tengah dikaji oleh Kementerian BUMN yang tersebar di kalangan media dan salah satunya yg mengemuka ialah opsi mempailitkan maskapai pelat merah tersebut. Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menolak opsi kementerian BUMN mempailitkan Garuda Indonesia. Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampatti menilai, dari sisi bisnis, Garuda Indonesia saat ini tertekan oleh pandemic covid-19 dan beban keuangan masa lalu serta pelimpahan rute domestic kepada maskapai Pelita Air Service dinilai sangat tidak tepat mengingat brand Garuda Indonesia lebih terkenal baik di donestik maupun internasional.
“Garuda sudah punya system yang ada, punya market yang jelas, punya loyak customer yang jelas,punya SDM..” ungkap Tomy.
“Kami optimis, kami hanya butuh tidak banyak pinjaman modal kerja. Kedepan kita olah captive market yang ada, tata kelolanya harus benar-benar harus GCG (Good Corporate Governance), dan jangan lagi ada para pemburu rente..” jelas Tomy.
Selain itu penolakan juga dating dari BUMN institute juga mengingatkan pemerintah agar menghentikan rencana mempailitkan Garuda Indonesia. Opsi mempailitkan Garuda Indonesia dan mengganti flight carrier dengan Pelita Air Service dan pemerintah punya andil jika Garuda Indonesia dianggap BUMN sakit karena berperan dalam penunjukan direksi di masa sebelum pandemic.
Penolakan bahkan dukungan kepada maskapai penerbangan pelat merah tersebut juga mucul dari kota Palembang, dimana pada saat acara Pengukuhan Pengurus DPC dan Rakorda Gerindra se-Sumatera Selatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, H. Ahmad Muzani menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Utang Garuda diprediksi kurang lebih Rp 70 triliun dan diperkirakan perusahaan yang dibanggakan ini akan bangkrut. Saya kemarin mendapat pesan dari Pak Prabowo, agar Gerindra tidak boleh diam menghadapi ancaman ini. Kami dititipi untuk melakukan semua cara guna menyelamatkan Garuda agar perusahaan ini tetap selamat dari kebangkrutan sebagai perusahaan negara,” ucap Muzani.
Muzani menyampaikan, jika diperlukan, segenap anggota legislatif Gerindra siap memberi sokongan atau patungan untuk bisa meringankan utang agar Garuda bisa eksis. Sehingga, Garuda Indonesia tetap bisa beroperasi menyatukan seluruh wilayah Indonesia.
“Garuda sebagai salah satu perusahaan penerbangan yang membanggakan, mempersatukan wilayah Indonesia, memiliki sejarah bersamaan dengan perjuangan bangsa dan dibangun atas dasar kegotongroyongan dari sumbangan rakyat Aceh wajib kita selamatkan. Gerindra akan melakukan semua tindakan yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkannya. Kalau perlu anggota parlemen Gerindra di semua tingkatan songkongan untuk itu. Meskipun hal itu bukan jalan keluar,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
Muzani mengakui, Prabowo sering khawatir soal sulitnya menjaga aset negara di tengah persaingan global. Kasus Garuda harus menjadi pelajaran berharga.
“Kalau Garuda yang mempunyai sejarah panjang bisa bangkrut akan dipailitkan bagaimana dengan BUMN yang lain. Maka makin relevan bahwa visi misi yang selama ini diinginkan oleh Prabowo menjadi tepat. Itu sebabnya kami meminta termasuk Gerindra Sumsel beliau maju dalam Pilpres 2024. Salah satu maksudnya adalah menyelamatkan aset bangsa dan negara dari masalah seperti ini,” ujar Muzani.
“Kekuasaan yang ingin kita raih di 2024 adalah perjuangan yang tujuannya untuk kemaslahatan dan keselamatan bangsa, termasuk aset-asetnya. Itu hanya mungkin terjadi kalau semua unsur di Gerindra mempersiapkan diri dalam perjuangan sejak sekarang,” ujar Muzani kepada Kader Gerindra se – Sumatera Selatan, Minggu, 31/10/21.
