Prabowo ungkap 1.000 SPPG kena suspend, pemerintah perketat standar

By G Last updated Mar 21, 2026

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Swarapita.com, Jakarta –

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.

Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI diterima di Jakarta, Kamis, Presiden menyebut langkah itu diambil pemerintah untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3).

Prabowo menyatakan kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Menurut dia, keputusan itu diambil setelah melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diberhentikan sementara (suspend) sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditangguhkan hingga dilakukan perbaikan.

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.

Prabowo menegaskan, transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.

“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.

“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.